Wakil Ketua MKD Agung Widyantoro dalam konferensi pers usai pertemuan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI dengan Polres Kebumen, Jawa Tengah, Rabu (21/5/2025). Foto: Husen/vel

PARLEMENTARIA, Kebumen - Ratusan anggota DPR RI yang bekerja di tengah masyarakat butuh pengawasan publik langsung. Di sinilah pentingnya sosialisasi regulasi yang mengatur fungsi dan kewenangan para anggota DPR RI, agar masyarakat tahu bisa ikut berpartisipasi mengawasi para wakil rakyatnya. 

Demikian terungkap dalam pertemuan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI dengan Polres Kebumen, Jawa Tengah, Rabu (21/5/2025). Hadir memimpin pertemuan ini, Wakil Ketua MKD Imron Amin. Hadir pula wakil Ketua MKD DPR RI lainnya Agung Widyantoro dan beberapa anggota MKD. Salah satu yang disosialisasikan dalam pertemuan di Kantor Porles Kebumen ini adalah penggunaan pelat nomor khusus untuk kendaraan para anggota DPR RI. 

Wakil Ketua MKD Agung Widyantoro dalam konferensi pers usai pertemuan menyampaikan, MKD tidak bisa bergerak sendirian untuk mengawasi para anggota dewan. Butuh partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi. "Kami memiliki anggota 580 yang berasal dari latar belakang berbeda-beda, sehingga kami tidak mungkin bergerak sendirian untuk mengawasi bagaimana anggota kami," kata Agung kepada Parlementaria. 

Pelat kendaraan khusus yang digunakan para anggota dewan jadi salah satu objek yang bisa dilihat masyarakat untuk mengawasi perilaku para anggota DPR. MKD hadir untuk menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang salah satu isinya penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB). 

"Salah satu upaya peningkatan kinerja MKD DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, yaitu di bidang keprotokolan yang menyangkut tentang penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus bagi pimpinan dan anggota DPR RI," jelas politisi Partai Golkar ini. (mh/rdn)